Abstrak / Ringkasan
Tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di era
Revolusi Industri 4.0 mengharuskan institusi pemerintah untuk bertransformasi
dari sistem konvensional menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif
implementasi kebijakan pelayanan administrasi data pendidikan dan kelembagaan
berbasis digital melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (Petadik)
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pisau analisis utama bertumpu pada
model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, yang berfokus pada tiga
dimensi utama: tingkat kepatuhan (compliance), kelancaran rutinitas fungsi
(smooth routine), dan dampak yang diharapkan (desired impact). Fokus layanan
yang diteliti mencakup Pelayanan Dapodik, Pengajuan Nomor Pokok Yayasan
Pendidikan (NPYP), Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Cek
Status Pengajuan, dan Publikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi Petadik sangat efektif dalam mendisiplinkan pengelola kelembagaan
untuk patuh pada prasyarat administrasi melalui mekanisme validasi sistem
(dimensi kepatuhan). Secara fungsional, fitur pelacakan daring dan integrasi data
memangkas hambatan birokrasi, interaksi tatap muka, dan penumpukan berkas
(dimensi rutinitas fungsi). Lebih jauh, tersedianya fitur publikasi data mampu
mendorong keterbukaan informasi yang berdampak pada peningkatan kepercayaan
publik serta efisiensi pelayanan (dimensi dampak yang diharapkan). Kendati
demikian, intervensi berupa penguatan kapasitas infrastruktur server dan
peningkatan literasi digital pengguna, khususnya di wilayah pelosok, tetap menjadi
determinan krusial bagi keberlanjutan sistem.